Cikarang Pusat~Jejak Krimsus.com
Setelah sempat menjadi sorotan tajam dan menuai kritik habis-habisan di media sosial, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, akhirnya mengambil langkah persuasif dengan membuka ruang dialog terbuka bersama aliansi Mahasiswa Cipayung Plus, Senin (6/4/2026).
Menariknya, dr. Asep tidak hanya menunggu di dalam ruangan. Ia melakukan aksi "COD" (pertemuan langsung) dengan menjemput massa aksi tepat di titik kumpul Patung Golok, Cikarang Pusat. Didampingi unsur Forkopimda, TNI, dan Polri, ia langsung mengajak perwakilan mahasiswa untuk beradu gagasan di Gedung Swatantra Wibawa Mukti.
Dalam konferensi pers usai dialog, dr. Asep menegaskan bahwa gelombang kritik yang viral di media sosial serta aspirasi mahasiswa adalah alarm penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
“Masukan-masukan tadi sangat wajar dan objektif. Mahasiswa sebagai generasi penerus tentu ingin Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik. Kita sadar, kita ini bukan Superman yang bisa menyelesaikan semua sendiri, tapi kita akan jadikan Bekasi sebagai Super Team,” tegas dr. Asep di hadapan awak media.
Langkah ini dinilai sebagai upaya cepat Pemkab Bekasi dalam meredam tensi publik sekaligus membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak anti-kritik. Untuk memastikan setiap tuntutan tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas, dr. Asep menghadirkan langsung para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam forum tersebut.
Aliansi Cipayung Plus (PMII, HMI, GMNI, GMKI, Hima Persis, IMM, dan LMND) membawa sembilan poin tuntutan krusial, mulai dari:
1. Pelayanan kesehatan yang lebih aksesibel.
2. Afirmasi tenaga kerja lokal (masalah ketenagakerjaan).
3. Transparansi pengelolaan BUMD dan pencegahan korupsi.
4. Mitigasi bencana dan penguatan peran DPRD.
Ketua HMI Cabang Bekasi, Adil LM, mengapresiasi keberanian Plt Bupati untuk berdialog langsung di lapangan, namun ia menekankan perlunya komitmen konkret. "Kami mendorong adanya pertemuan rutin bulanan agar pembahasan lebih teknis dan solutif, bukan sekadar seremonial," ujarnya.
Senada dengan pemerintah eksekutif, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan kesiapannya mengawal tuntutan mahasiswa dari sisi legislasi. Ia berjanji akan mendorong regulasi yang memberikan keberpihakan nyata bagi masyarakat lokal, terutama di sektor industri.
“Momentum LKPJ akan kami gunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan. Aspirasi ini akan menjadi instrumen evaluasi kami terhadap kinerja dinas-dinas terkait,” kata Ade.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan pemantauan berkala (monitoring) atas setiap poin tuntutan, guna mewujudkan slogan "Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera" menjadi kenyataan, bukan sekadar jargon politik.
Red
REKAM JEJAK KRIMINAL KHUSUS
